Pemerintahan

Panglima TNI: Demokrasi Kita Tidak Sesuai Lagi dengan Pancasila

Jurnalpolitikcom – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, demokrasi yang diterapkan di parlemen saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu Gatot nyatakan dalam ceramahnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu (4/6/2017).

Awalnya Panglima TNI itu menyebut kalau demokrasi yang dianut di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam, yakni demokrasi yang diatur dalam sila keempat Pancasila.

“Cara berdemokrasinya sesuai dengan Islam, dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Gatot.

Tapi yang terjadi sekarang di parlemen tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kita bicara Pancasila, tetapi demokrasinya tidak sesuai dengan Pancasila,” katanya.

“Jadi musyawarah dan mufakat, bukan voting, ini Pak Hanafi Rais saya ingatkan,” tambahnya.

Atas kritiknya ini, Gatot mengaku tak takut dimusuhi sejumlah pihak, bahkan untuk nyawa pun berani dipertaruhkan. Sebab, ia yakin apa yang diungkapkannya benar.

“Saya siap juga ditembaki, enggak apa-apa, memang Pancasila seperti itu kok,” katanya.

“Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui musyawarah dan mufakat lagi,” lanjutnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, ditemui usai pengajian mengatakan, jika demokrasi Pancasila yang diterapkan di parlemen, semangatnya masih musyawarah dan mufakat.

“Semangatnya jelas musyawarah mufakat. Sebenarnya kami mengesampingkan voting,” ujarnya.

Bukti dari anggota dewan mengesampingkan voting, menurut Hanafi dapat dilihat dari semangat fraksi-fraksi di parlemen yang lebih mengedepankan konsensus ketimbang voting. “Walaupun fraksi berbeda-beda, kalau ada persoalan politik atau apa kami menginginkan konsensus, tidak langsung voting,” dalihnya.

Namun Hanafi memberi catatan, demokrasi Pancasila yang diterapkan sekarang jangan sampai kembali ke zaman orde baru. Lantaran masa itu setiap yang berbeda dengan pemerintah selalu dianggap makar.

“Dulu yang beda pandangan politik dengan pemerintah ditahan, ditangkapi, dianggap makar,” katanya.

 

Artikel Lain