Hukum

Politisi PAN: KPK Jadi Alat Kelompok Tertentu untuk Membalas Orang yang Kritis ke Pemerintah

Amien Rais klarifikasi dugaan aliran dana korupsi alat kesehatan ke dirinya. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub mempertanyakan sangkut paut nama Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (31/5/2017) lalu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dana korupsi alkes mengalir ke rekening Amien sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta.

Muslim mengatakan, kalau bicara aliran dana dari korporasi, pastinya tidak mungkin hanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja. Korporasi tersebut pasti melakukan banyak transaksi ke banyak pihak.

“Tapi kenapa yang disorot hanya aliran dana ke Pak Amien?” kata Ayub kepada Kompas, Minggu (4/5/2017).

Ayub pun mendapat informasi bahwa jaksa KPK yang menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung. Dengan latar belakang itu, ia pun menilai penegakan hukum yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.

“Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan,” ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ayub menambahkan, sikap Amien Rais yang langsung melakukan jumpa pers menunjukkan bahwa yang bersangkutan yakin tidak menerima uang hasil korupsi. Dalam jumpa persnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengakui telah menerima dana dari sejawatnya di PAN, Soetrisno Bachir. (Baca: Amien Rais Sebut Uang Rp 600 Juta Bantuan Operasional dari Sutrisno Bachir)

 

KOMPAS

Artikel Lain