Hukum, Legislatif

Bukan Cuma Tidak Digubris, Mahfud MD pun Dorong KPK Lawan DPR

Mahfud MD
Mahfud MD

Jurnalpolitik.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menggubris hak angket yang diajukan DPR.

“KPK harus jalan terus, harus bertahan pada sikap dasar, tak perlu menggubris adanya hak angket oleh DPR terhadap dirinya (KPK),” kata Mahfud kepada detikcom, Sabtu (29/4/2017).

“Angket DPR tak harus dirisaukan, itu urusan remeh,” katanya.

Mahfud pun menilai DPR tidak paham betul soal aturan mengajukan hak angket. Menurutnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) secara tegas telah mengatur penggunaan hak angket tersebut.

Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan, pemerintah memiliki arti luas mencangkup lembaga negara. Berdasarkan Pasal ayat 3 UU MD3, yang bisa diangketkan oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah nonkementerian.

“Menurut UU MD 3 hak angket itu menyelidiki pelaksanaan UU dan atau kebijakan pemerintah. KPK itu bukan Pemerintah dalam arti UUD kita,” lanjut Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud mendorong KPK untuk jalan terus dan fokus terhadap penyilidikan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ditambah lagi, menurut Mahfud, KPK pun mendapat jaminan UU tidak bisa membuka proses penyelidikan dan penyidikan.

Lebih jauh Mahfud bahkan mendorong KPK untuk melakukan perlawan. Dia berpesan supaya para pimpinan KPK tidak takut ancaman atau dicopot sebagai pimpinan KPK.

“DPR tidak bisa sembarangan mencopot,” ujarnya.

Diketahui, Komisi III DPR RI mengjaukan hak angket untuk mengetahui isi rekama‎n penyidikan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani oleh KPK.

Dalam persidangan e-KTP sebelumnya, Miryam secara mendadak mencabut berita acara pemeriksan (BAP) dengan alasan mendapat tekanan dari pihak penyidik KPK. Oleh karena itu DPR ingin mengetahui isi rekaman pemeriksaan terhadap Miryam.

Dalam rapat paripurna Jumat (28/4), setidaknya ada tiga fraksi yang menolak pengajuan hak angket tersebut. Diantaranya adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Demokrat.

 

Artikel Lain