Hankam

Kapolri Sebut Rencana Pembubaran HTI Sedang Dibicarakan di Polhukam

Jurnalpolitik.com – Akhir-akhir ini pihak kepolisian kerap melarang kegiatan-kegiatan yang diprakarsai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasannya karena konsep khilafah yang diusung ormas tersebut.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kepolisian tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh HTI. Tanpa STTP, sebuah acara yang melibatkan massa banyak dianggap tidak berizin sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika tetap digelar.

Polisi tidak mengeluarkan STTP, karena banyaknya protes dari yang anti-HTI.

“Kami memang tidak keluarkan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kami larang,” ujar Tito di Mabes Polri Jumat (28/4).

“Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” imbuh dia.

Ormas besar di Indonesia yang tidak setuju dengan HTI adalah GP Ansor dan Banser NU. Mereka menolak HTI karena menilai organisasi itu tidak sesuai dengan NKRI.

“Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik, maka janganlah (digelar kegiatan HTI),” kata Tito.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Bahkan mantan Kapolda Papua itu menilai rekrutmen HTI di kampus-kampus memiliki indikasi yang bisa dianggap berbahaya. Sehingga perkara itu kata dia sedang dibahas.

“Kalau seandainya itu dilakukan (menegakan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?” ucap Tito.

Baca: Beredar Video Ribuan Mahasiswa Bersumpah Tegakkan Negara Khilafah Islamiyah di Indonesia

Juga, ia mengungkapkan, saat ini aparat tengah mengupayakan agar HTI dibubarkan. Untuk itu, kepolisian melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan. “Sedang dibicarakan di Polhukam,” pungkas pria lulusan Akpol 1987 itu.

 

Artikel Lain