Hukum

Kasus e-KTP, Gamawan Mengaku Cuma Pinjam Rp 1 Miliar untuk Berobat

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (12/10/2016).

Jurnalpolitik.com – Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku menerima uang dari seorang pengusaha bernama Afdal Noverman. Gamawan menyebut, uang itu sebagai pinjaman untuk biaya operasi di Singapura. Gamawan mengaku kehabisan uang saat itu.

Selain itu, Gamwan mengaku uang tersebut juga sebagai honor kerja.

Awalnya, jaksa KPK menanyakan apakah Gamawan mengenal Afdal Afdal Noverman. Gamawan tak menampik, bahwa ia kenal Afdal sebagai pedagang di Tanah Abang.

Jaksa lalu bertanya berapa jumlah uang yang dipinjam tersebut. Gamawan mengaku meminjam Rp 1 miliar dan dilaporkan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Ia membutuhkan uang Rp 1 miliar untuk keperluan membeli tanah. Ia juga mengaku meminjam uang lagi untuk keperluan berobat.

“Rp 1 miliar. Itu saya pinjam dan saya masukkan ke LHKPN saya,” sebutnya.

Gamawan mengatakan, saat itu ia menderita kanker usus dan harus dioperasi di rumah sakit di Singapura.

“Saya waktu itu pinjam uang, karena saya kan operasi kanker di Singapura. Saya kehabisan uang waktu itu karena obatnya sangat mahal, saya pinjam,” ucap Gamawan saat menjawab pertanyaan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Dalam surat dakwaan KPK untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, tercantum pula penerimaan uang dari Afdal Noverman ke Gamawan Fauzi. Namun besaran uangnya berbeda dengan yang disampaikan Gamawan. Uang yang diberikan Afdal disebut jaksa berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berperan dalam proses anggaran dan lelang.

“Selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa II (Sugiharto, pada bulan Maret 2011, Andi Agustinus alias Andi Narogong juga memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui Afdal Noverman sejumlah USD 2.000.000 dengan maksud agar pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi,” tulis jaksa KPK dalam surat dakwaan.

 

Artikel Lain