Pemerintahan

Tidak Sepantasnya SBY Menuduh Dirinya Diperbuat Tidak Adil

ani yudhoyono
Foto Presiden SBY dan keluarga

Jurnalpolitik.com – Cuitan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (06/02) membuat heboh.

Cuitan tersebut berisi curahan hati SBY saat ada ratusan massa yang melakukan aksi demo di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. (Baca: SBY: Bapak Presiden & Kapolri, Apa Saya Tidak Berhak Tinggal di Negeri Sendiri?)

SBY Mengungkapkan bahwa rumahnya di Kuningan “digrudug” ratusan orang seraya berteriak-teriak.

SBY protes. Menurutnya, undang-undang tidak memperbolehkan ada aksi unjuk rasa di rumah pribadi. Selain itu, SBY juga protes tidak adanya pemberitahuan dari polisi terkait demo tersebut.

Hingga akhirnya SBY menumpahkan isi hatinya dengan mempertanyakan secara langsung kepada Presiden dan Kapolri apakah dirinya tidak memiliki hak untuk tinggal di Indonesia.

“Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*,” tulis SBY lewat akun [email protected]

Adanya demonstrasi tersebut membuat SBY merasa diperlakukan tidak adil. Sebagaimana ia tuliskan di cuitan berikutnya: “Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*.”

SBY Meminta keadilan karena ada demonstrasi di rumahnya. Ia menganggap dirinya diusir dari negeri ini. “Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*,” tulisnya.

Benarkah SBY diperlakukan tidak adil? Beralasan kah pernyataan SBY yang menyebutkan dirinya dianggap tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang ia miliki?”

Berikut fasilitas-fasilitas negara yang diberikan untuk SBY, yang mana tidak dinikmati oleh mantan presiden lainnya.

Paspampres Mantan Presiden/Wakil sebanyak 257 personil

Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko pernah mengusulkan untuk memberikan kenang-kenangan penghargaan kepada SBY, menjelang habis masa jabatannya.

Saat itu, usulan pertama Moeldoko adalah memberikan gelar Jenderal Besar Bintang Lima kepada SBY. Moeldoko beralasan, SBY pantas menerimanya atas jasa-jasa dan semangatnya yang dinilai kuat untuk membangun TNI yang andal. Namun kemudian usulan tersebut ditolak oleh SBY sendiri.

“Ya, terus terang beliau (SBY) menolak dalam hal ini. Tapi kita mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI tadi. Apa-apa yang dilakukan, sejumlah kebijakan beliau untuk memajukan TNI itu memang benar adanya. Tapi, sekali lagi tidak memerlukan penghargaan seperti itu, karena sekali lagi itu memang kewajiban Presiden,” kata Mensesneg saat itu, Sudi Silalahi (9/1/2014).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini di Indonesia hanya ada tiga Jenderal besar yakni Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jenderal Besar Soeharto dan Jenderal Besar AH Nasution.

Usulan berikutnya dari Moeldoko adalah pasukan pengamanan setelah presiden dan wakilnya tidak lagi menjabat. Usulan ini kemudian diterima.

Akhirnya Moeldoko membentuk grup baru Paspampres yakni grup D. Upacara pengesahan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dipimpin langsung oleh Jenderal Moeldoko di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Tanah Abang, Senin 3 maret 2014.

Pengesahan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Panglima TNI nomor 37/2013 tentang pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 59/2013.

Dalam keterangan Pers-nya, Moeldoko mengungkapkan, “Sebelumnya Paspampres memiliki tiga grup, yaitu grup A, grup B, grup C. Grup A bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap presiden beserta keluarga. Grup B bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap wapres beserta keluarga, dan Grup C bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Sementara, Grup D diresmikan untuk melakukan pengamanan fisik terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga.”

Lebih jauh Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjelaskan, pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga mesti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Saat ini jumlah seluruh pasukan di Grup D ada 257 personil, dan setiap mantan kepala negara dan wakilnya beserta keluarga dikawal satu tim yang jumlahnya kurang lebih 30 orang personil Paspamres.

Pasukan Pengamanan Presiden

Pasukan Pengamanan Presiden

Fasilitas ini belum pernah diberikan negara kepada mantan presiden/wakil presiden selain kepada SBY.

Meskipun pembentukan Group D itu sendiri bukannya tanpa pro-kontra.

Seperti dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, misalnya. Ia mengatakan, “selama ini pengamanan yang diberikan paspampres kepada mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya sudah berjalan proporsional. Karena itu, tanpa perlu menyediakan grup khusus. Harusnya pengamanan sewajarnya yang sekarang kita sudah baik. Mantan presiden yang sekarang pengawalan sudah baik. Ini memberikan sinyal lain, kekhawatiran salah satu presiden galau.”

Selain itu dari aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, yang juga mengungkapkan hal senada. “Ini terlampau berlebihan, karena selama ini mantan presiden dan wapres tetap dikawal walaupun dengan jumlah yang kecil dan tidak pernah terjadi insiden apa pun seperti pengawalan terhadap mantan presiden BJ Habibie, Almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur ) dan Megawati,” ucapnya, dikutip RMOL (3/3/2014).

Bahkan lebih jauh Kasino menilai pembentukan grup D ini dilatarbelakangi oleh rasa takut yang berlebihan dari SBY dan Boediono. “Ini mengindikasikan bahwa SBY-Boediono khawatir terhadap keselamatan dirinya beserta keluarganya dan secara psikologi mereka merasa terancam. Harusnya tidak perlu takut. Kalau kebijakan mereka selama ini pro terhadap rakyat, maka rakyat-lah yang akan melindungi mereka,” ucapnya.

Namun, hal itu tidak mengurungkan pembentukan Group D tersebut.

Rumah Baru Seharga Miliaran di Kawasan Elit Jakarta

Selain keamanan yang super ketat, SBY juga dianugerahi rumah baru oleh negara. Dasar dari pemberian rumah itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden.

Rumah baru SBY pemberian negara di kawasan Kuningan, Jakarta.

Rumah baru SBY pemberian negara di kawasan Kuningan, Jakarta.

Beredar kabar, rumah yang terdiri dari dua lantai di kawasan elit Kuningan, Jakarta, tersebut ditaksir sampai ratusan miliar. Hal tersebut didasari pada mewahnya arsitektur rumah tersebut. Serta, tingginya harga tanah di kawasan tersebut yang mencapai semurah-murahnya Rp 75 juta per meter persegi.

Adapun seluruh biaya pembangunan rumah, termasuk pajaknya ditanggung oleh negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tampak spanduk Agus-Sylvi terpampang di rumah baru SBY pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Tampak spanduk Agus-Sylvi terpampang di rumah baru SBY pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Yodha Karya Rudi Hendarto, berdasarkan data yang diterimanya, luas tanah dalam rumah tersebut mencapai 4.000 meter per segi. Tanah tersebut, kata dia, terbagi menjadi dua kavling. Namun, peryataan Rudi tersebut kemudian dibantah SBY. Menurut SBY, luas tanahnya kurang dari 1.500 persegi. Meski demikian, ia tidak menyebut secara rinci berapa luas tanah yang diberikan negara padanya.

Rumah baru Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Rumah baru Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Apapun itu, toh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berkeberatan dengan segala fasilitas yang didapat SBY setelah tidak lagi menjabat. Jadi, rasanya tidak ada alasan dan tidak pantas jika dirinya menilai diperbuat tidak adil dan disebut tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri.

sby

 

Artikel Lain