Hukum

Kapolri Instruksikan Semua Kasus yang Libatkan Peserta Pilkada Diproses Sebelum Pemilihan

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian

Jurnalpolitik.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan akan memproses semua kasus yang melibatkan peserta pilkada tanpa menunggu pemilihan selesai.

Tito berujar, Polri terpaksa mengesampingkan Peraturan Kapolri (perkap) yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai.

Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi diprosesnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama.

Menurut Tito, kasus yang menjerat Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada.

“Dulu sudah saya ingatkan itu (Perkap) saat kasus Basuki Tjahaja Purnama agar kasus sebaiknya ditunda setelah pilkada supaya tidak terjadi politisasi atau terjadi kriminalisasi memanfaatkan penegak hukum. Kalau ini digulirkan akan membawa konsekuensi siapa pun yang dilaporkan, maka semua dilaporkan sama harus diproses,” kata Tito di Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Oleh karena itu, hal ini akan berlaku sama dengan semua kasus calon kepala daerah yang dilaporkan ke polisi. Tito memastikan akan memprosesnya.

Padahal, Perkap yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, yakni Jenderal (Purn) Badrodin Haiti tersebut, diterbitkan agar tidak terjadi politisasi dan muncul kesan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Namun, karena desakan masyarakat yang kuat, Polri melanjutkan laporan itu.

Aksi saling lapor terhadap peserta Pilkada tak hanya terjadi di DKI Jakarta. Di daerah pun banyak ditemukan kasus serupa.

Di beberapa daerah yang tengah menjalani proses pilkada serentak, kata Tito, juga sudah ada aksi saling lapor. Sehingga, pihaknya sudah memerintahkan anak buahnya untuk memproses dengan acuan preferensinya kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Begitu juga dengan kasus yang saat ini menjerat calon wakil gubernur nomor urut satu DKI Jakarta, Sylviana Murni.

Tito mengatakan, kasus Ahok menjadi preseden untuk menindaklanjuti laporan tanpa harus menunggu Pilkada selesai.

“Kasus Ahok diajukan pada saat tahapan pilkada yang otomatis membawa konsekuensi hukum asas equality before the law, semua sama di muka hukum tidak ada bedanya. Jadi kalau ada laporan pada paslon lainnya termasuk di Jakarta ya kita proses itu konsekuensinya tidak ada penundaan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan Polri mengusut dua kasus yang menyeret calon wakil gubernur DKI nomor urut dua, Sylviana Murni.

Pertama, yakni dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bansos Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

Kedua kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan dan tetap bergulir. (baca: Bareskrim: Kasus Korupsi Bansos Kwarda Pramuka DKI Naik ke Penyidikan)

Calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono mencurigai ada motif politis di balik mencuatnya dua kasus itu.

“Inilah yang sangat saya sayangkan. Rasa-rasanya aroma politiknya terlalu tinggi. Mencari-cari suatu yang tidak ada,” kata Agus.

Agus menilai dua kasus yang ikut menyebut nama Sylvi merupakan upaya memojokkan dirinya dan Sylvi dalam kapasitas mereka sebagai pasangan cagub dan cawagub yang tengah mengikuti Pilkada 2017.

“Dengan seolah-olah menimbulkan, mencari-cari kesalahan-kesalahan yang tidak terjadi,” ujar Agus.

 

Artikel Lain