Legislatif

Fadli Zon: Pemblokiran Situs Berita oleh Pemerintah Langgar Konstitusi

fadli zon
Fadli Zon

Jurnalpolitik.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs berita yang dianggap menyebarkan konten penuh kebencian dan SARA.

Namun, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon justru menyayangkan tindakan tersebut.

Fadli Zon menilai, tindakan pemblokiran tersebut melanggar konstitusi, sewenang-wenang dan juga dapat mengancam kebebasan berpendapat yang sdah dibangun selama ini.

“Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Menurutnya, sebelum melakukan pemblokiran, mestinya Kemenkominfo lalui dulu proses pendahuluan, seperti verifikasi, pemanggilan pengelola situs. Setelah itu baru diputuskan, apakah cukup dengan dijatuhi peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran.

Fadli juga menekankan kebijakan pemblokiran mesti dijalankan secara transparan, sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurutnya pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi sehingga bisa ditelusuri keberadaannya.

“Tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur agar tidak subjektif,” katanya.

Publik, lanjut Fadli Zon, berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran.

Dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil lembaga pemerintah.

Dirinya meminta agar Kominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengkontrol situs di dunia maya.

 

Artikel Lain