Hankam

Kapolri Sebut Ada Agenda Gelap Jatuhkan Pemerintah Hingga Rapat untuk Menguasai Gedung DPR Pada 2 Desember

Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Rapat Kuasai Gedung DPR

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya sudah mengetahui bahwa aksi 2 Desember memiliki tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah.

Kapolri menuturkan, Polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait rencana makar itu.

“Rapat-rapat kita tahu sudah beberapa kali dilakukan. Rapat untuk menguasai gedung DPR, rapat untuk menggerakkan massa-massa yang lain. Kita paham,” kata Jenderal (Pol) Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Oleh sebab itu, Polisi dan TNI, kata Tito, siap melakukan tindakan tegas.

“Ada upaya-upaya, ada rapat-rapat yang kita pelajari dengan agenda politik lain. Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito.

“Bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas, saya yakin masyarakat Jakarta cinta akan ketentraman, cinta akan keamanan. Kami sepakat dengan Panglima, Polri dan TNI menjaga Jakarta menjaga Indonesia tidak ingin pecah,” sambung Tito.

Agenda Gelap Jatuhkan Pemerintah

Usai jumpa pers, Tito kembali menegaskan di depan wartawan, bahwa ada agenda gelap di balik aksi 2 Desember.

“Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Kapolri memastikan aksi yang akan digelar di Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin dilarang. Maklumat akan dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.

“(Aksi 2 Desember di Jl Sudirman-MH Thamrin) Dipastikan dilarang,” tegas Tito. (Baca: Polri Melarang Aksi 2 Desember, Ini Alasannya)

Menurut Tito, aksi damai yang diawali salat Jumat harusnya digelar di masjid-masjid. Jangan sampai menutup jalan protokol yang akan merugikan banyak masyarakat. Aksi damai ini digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

“Kalau mau salat Jumat di Istiqlal, Monas, Lapangan Banteng monggo. Tapi kalau di jalan raya yang menutup di jalan vital, strategis Jakarta, tidak bisa,” ujarnya.

Artikel Lain