Pemilu, Pilkada

“Mungkin Pak Anies Baswedan Belum Ngerti Soal Kartu Indonesia Pintar”

ahok jarot
Ahok dan Djarot

Jurnalpolitik.com – Saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapan keheranannya soal program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditolak masuk ke Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal itu adalah program Jokowi untuk membantu masyarakat kecil dalam hal pendidikan.

Menanggapi pernyataan Anies tersebut, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat menyebut Anies Baswedan tidak mengerti soal Kartu Indonesia Pintar kenapa tidak masuk di DKI Jakarta.

Djarot menjelaskan, KIP sebetulnya bisa digunakan di sekolah di Jakarta. Hanya, untuk mereka yang bukan warga Jakarta. Sedangkan untuk warga ibu kota, ucap Djarot, disuruh memilih mau menggunakan Kartu Jakarta Pintar atau KIP.

“Oh gini, kalau masalah Kartu Indonesia Pintar, kan itu sudah kita bicarakan sebelumnya. KJP sama KIP. KIP masuk di Jakarta, tapi bagi warga yang tidak punya KTP jakarta. Bagi yang memiliki KTP jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP,” ucap Djarot di Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

Djarot menyatakan, hampir seluruh warga Jakarta memilih untuk mendapatkan KJP. Sebab, nominalnya jauh lebih besar dibandingkan KIP.

Mengenai alasan warga Jakarta tak menerima dua-duanya, yakni KJP dan KIP, Pemerintah Provinsi DKI mengutamakan pemerataan.

“Kemudian, jangan sampai satu orang dapat double, karena masih banyak yang belum dapat. Supaya lebih merata. Jakarta menerima kok KIP, tetapi bagi warga yang sekolah di sini, tapi bukan warga Jakarta. Misalnya, orang Bekasi, Tangerang, Depok, boleh,” imbuh Djarot.

Sebelumnya, Anies menyalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menolak menerima KIP masuk ke Jakarta. Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari KJP.

Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP, bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak. Sebab, Anies menilai, dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang. (Baca: Anies Heran Kartu Indonesia Pintar Program Jokowi Tapi oleh Ahok Ditolak)

“Mungkin Pak Anies yang belum ngerti bahwa kita sudah menggunakan program ini, di beberapa tempat,” tutup Djarot.

Senada dengan yang diucapkan Djarot, Ahok pun menjelaskan bahwa penyebaran KIP di Jakarta dinilai sebagai tindakan mubazir, karena di Jakarta sudah ada Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Saya rasa sudah tepat untuk tidak double (ganda). KIP masih ada (bisa digunakan) di Jakarta, untuk yang tidak bisa mendapat KJP, misalnya warga Bekasi yang bersekolah di Jakarta,” kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).

Menurutnya, program yang langsung menyentuh masyarakat tersebut jangan hanya berpatokan pada penyerapan anggaran, namun harus tepat guna. “Setuju (tidak double). Jangan hanya kejar penyerapan anggaran, tetapi harus tepat guna,” katanya.

Ahok juga mengatakan, bisa saja KIP disebar di Jakarta, beriringan dengan KJP. Namun dia menilai harus ada sisi keadilan. Sebab, KIP masih banyak dibutuhkan di beberapa daerah lain Indonesia.

“Bisa saja kalau mau. Tapi azaz keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan,” katanya.

Selain itu, Ahok menilai KJP lebih ‘sakti’ karena besaran dananya lebih besar dari KIP.

“Banyak warga DKI memilih KJP karena nilainya sebulan Rp 600 ribuan, bukan setahun Rp 1 juta atau berapa, yang pasti lebih kecil (dari KJP-red),” kata Ahok.

Bahkan, lanjut Ahok, bagi penerima KJP yang lolos perguruan tinggi negeri, akan mendapat Rp 18 juta setahun. “Ini nominalnya jauh di atas KIP,” kata Ahok.

“Kalau disuruh memilih, pasti warga menolak KIP,” tambahnya.

Ahok juga menjelaskan, besaran KJP sudah sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Untuk menetapkan angka tersebut, lanjut Ahok, pihaknya meminta kajian dari World Bank.

“Jadi, besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta, sesuai kajian World Bank. Kalau di-dobel, KIP jadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal,” kata Ahok.

Sebelumnya, saat bertemu warga Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies bercerita soal kenapa KIP yang merupakan program pemerintah pusat tidak disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta ditolak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sayang sekali, Jakarta itu dulu waktu saya menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-red) ada Kartu Indonesia Pintar yang disebar ke seluruh Indonesia, tapi tidak di Jakarta. Ini ditolak. Ini karena ditolak gubernurnya. Itu lumayan Rp 750 ribu. Ini tidak boleh karena katanya sudah ada KJP,” kata Anies.

“Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat double. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Thahaja Purnama,” tambah Anies.

Padahal, lanjut Anies, dirinya sudah mengirimkan surat khusus ke Ahok agar KIP bisa disebar di Jakarta. Namun, hal itu sia-sia.

“Coba kalau itu diizinkan. Saya sudah kirim surat khusus agar diizinkan dan dijawab langsung, tidak diizinkan karena sudah ada KJP,” kata Anies.

“Kan lumayan itu SMA Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, SD Rp 450 ribu. Ini bukan program saya, bukan program Pak Anies, tapi Pak Jokowi,” tambahnya.

 

Tuliskan Pendapat Anda

Powered by Facebook Comments

Lainnya