Legislatif

DPR Beralasan Molornya Pembahasan 9 RUU karena Studi Banding ke Luar Negeri Dibatasi

Firman Soebagyo
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo

Jurnalpolitik.com – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengklaim adanya pembatasan kunjungan luar negeri yang diberlakukan Pimpinan DPR menjadikan produktivitas legislasi dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) justru menurun.

Firman mencontohkan pada hasil Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 yang mana DPR hanya menyelesaikan tujuh RUU nonkumulatif.

Sementara itu, masih ada sembilan RUU yang terus diperpanjang masa pembahasannya hingga tiga sampai tujuh kali masa sidang.

Padahal, menurut Firman, idealnya, dalam tiga kali masa sidang, komisi atau Panitia Khusus (Pansus) bisa menyelesaikan tiga RUU.

“Jadi pembatasan kunjungan luar negeri saat menyusun RUU tak serta-merta meningkatkan produktivitas, karena dengan kunjungan luar negeri justru kami mendapat masukan penting dan saat pulang langsung bisa eksekusi,” kata Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia mencontohkan, saat terlibat dalam penyusunan RUU Penjaminan, tim melakukan studi banding ke Korea Selatan, Jepang, dan Italia.

Sepulang dari studi banding, Firman mengaku mendapatkan masukan berharga sehingga penyusunan RUU ternyata justru berjalan cepat.

Saat ditanya apakah tidak cukup dengan memanggil narasumber dari negara bersangkutan, Firman menjawab hal itu belum cukup.

“Contohnya waktu penyusunan RUU mengenai kehutanan dan konservasi, di beberapa negara maju ternyata hutan konservasi itu dibuat wisata. Bahkan di dalamnya ada hotel bintang lima dan jadi devisa negara. Itu kan kami butuh melihatnya langsung agar lebih memahami,” lanjut Firman.

Artikel Lain