Nasional, Pemerintahan

Bersama Amien Rais dan Sejumlah Tokoh, Rachmawati Soekarnoputri Bicara soal Pemakzulan Jokowi

Sejumlah toko berdiskusi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hadir diantaranya Rachmawati Soekarnoputri, Lily Chodidjah Wahid, Syarwan Hamid, Fuad Bawazier.

Jurnalpolitik.com – Rachmawati Soekarnoputri menilai, banyak terjadi kerusakan di Indonesia selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal tersebut diungkapan Rachmawati saat bertemu dengan beberapa tokoh di antaranya Amien Rais, Lily Chodidjah Wahid, Syarwan Hamid, Fuad Bawazier,  Sabtu (17/9/2016).

Menurut Rachmawati, berbagai persoalan bangsa tersebar dari ekonomi, politik, hingga hukum.

“Utang yang sekarang ini sudah mencapai Rp 4.000 triliun lebih. Banyak aset negara yang sudah digadaikan, patut diduga tidak lama lagi dijual,” kata Rachamawati.

“Kita terancam capai defisit 3 persen. Yang memprihatinkan kita, bahkan pemerintah berupaya seolah mengelabui kita dengan melebarkan defisit 5 persen. Itu sudah cukup untuk impeachment,” ujar Rachma.

“Padahal itu sudah cukup melanggar undang-undang masalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenapa teman-teman di parlemen diam saja?” katanya.

Kemudian, kata dia, bahwa Indonesia sudah dibanjiri ribuan para tenaga kerja asing dari Tiongkok, sementara pengangguran di Tanah Air masih tinggi. Tentunya ini akan berdampak pada kedaulatan rakyat Indonesia.

“Jadi bukan bule lagi, memang bule mengusai sumber daya alam. Tapi penguasaan SDM dari imperialisme kuning ini,” katanya.

Rachmawati menuturkan, masalah hukum juga terjadi. Ia mencontohkan pelanggaran konstitusi terhap kasus dwi-kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

Selain itu, Rachma menuturkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghematan Anggaran 87 Kementerian dan Lembaga disebut sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara.

Seharusnya, lanjut dia, Presiden membicarakan pemotongan anggaran itu dengan DPR.

“Harusnya dibicarakan bersama DPR, termasuk waktu mengambil utang. Sebenarnya sudah cukup banyak pelanggaran terhadap konstitusi, UU, etika ketatanegaraan sudah cukup banyak dilakukan oleh penguasa,” ucap Rachma.

Menurut Rachma, banyak pihak yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.

 

Artikel Lain