Legislatif, Nasional

Masih Berharap Dana Aspirasi Disetujui Pemerintah, DPR Janji Lakukan Transparansi

DPR bolos rapat

Meskipun pemerintah menolak dana aspirasi yang diusulkan anggota DPR, namun bukan berarti tidak membuat surut gerilya anggota DPR. Mereka masih berharap agar dana aspirasi dapat disetujui pemerintah. Dan mereka pun berjanji akan melakukan transparansi soal penggunaan dana tersebut.

Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, dana aspirasi dibutuhkan sebagai pertanggung jawaban para anggota DPR di dapil masing-masing.

“Urusan dapil, urusan mereka yang tanggung jawab (anggota DPR). Dana yang diturunkan apapun kan harus dipertanggung jawabkan. DPR hanya sebatas mengusulkan,” ucap Rambe di Gedung DPR, Jumat (16/9/2016).

Dalam penggunaan dana aspirasi, Rambe mengajak pemerintah di daerah serta masyarakat juga turut mengawas pelaksanaannya agar transparan. Dia juga menjamin tidak ada praktik korupsi.

“DPR boleh ngawasin. DPR kan aspirasi dari dapil. Tapi enggak boleh DPR ikut cawe-cawe disitu, saya enggak setuju. Siapapun yang memeriksa silakan. Daerah, provinsi, pusat, masyarakat silakan,” jelasnya.

Baca juga: Pengakuan Memilukan Damayanti Soal Jatah Suap Setiap Anggota DPR

Senada dengan Rambe, anggota komisi XI dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, dalam pelaksanaan penggunaan dana aspirasi harus memenuhi syarat yaitu transparan serta akuntabel

“Kami setuju dengan program aspirasi dan realisasinya membutuhkan dua pra kondisi. Kondisi pertama harus ada mekanisme transparan dan akuntabel agar proses pengusulan program aspirasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, anggaran negara memungkinkan,” kata Hendrawan.

“Anggota dewan kan kadang dianggap memberi janji doang di dapil. Nah, ini dibuktikan dengan program aspirasi,” ungkapnya.

 

Artikel Lain