Dunia

DPR: Potensi Kerugian Negara dalam Kunker DPR Tidak Berakibat Hukum, Hanya Soal Perbaikan Laporan

Jurnalpolitik.com – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyebut munculnya dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR adalah akibat kemalasan anggota melaporkan. Benarkah penyebabnya hanya rasa malas, ataukah ada indikasi penyimpangan di dalamnya?

Dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.

PDIP mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu. Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusuma meyakini anggota DPR menjalankan kunkernya sesuai aturan. Hanya saja, para anggota dewan ini terlalu malas untuk menyusun laporan secara lengkap setelah menerima duit.

“Ada yang kadang-kadang malas (melaporkan). Ambil duitnya mau, melaporkannya tidak mau. Ada yang malas juga mempertanggungjawabkan,” kata Dimyati Natakusuma saat dihubungi, Kamis (12/5/2016) malam.

Dimyati mencoret kemungkinan adanya penyimpangan dalam dugaan kunker fiktif ini. Dia yakin anggota DPR tetap menjalankan kunker meski anggaran yang ada sekarang dianggap minim.

“Kecil kemungkinan anggota dewan lakukan penyimpangan dari situ. Malah kurang anggaran dari situ,” ucap Dimyati.

Senada dengan Dimyati, Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga menepis kemungkinan adanya penyimpangan anggaran. Menurutnya, hasil audit BPK itu tidak berakibat pada masalah hukum. Hasil audit itu hanya terkait format penyusunan yang selama ini tidak akuntabel.

“Enggak (berakibat hukum). Selama ini kan anggota dewan anggap enteng pelaporan seperti itu, karena kegiatan politik banyak yang tidak bisa dilaporkan dengan langsung-langsung seperti itu,” ucap Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

“Misalnya nyumbang ini, nyumbang itu, puluhan juta kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan orang dikasih (dana) transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan?” imbuhnya.

Kini, KPK akan mempelajari temuan BPK terkait dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. Publik pun menanti jawaban agar tidak ada yang fiktif dari dana yang dipakai wakil rakyat.

PPP: Laporan anggota kami lengkap

Terkait temuan itu Fraksi PPP mengklaim laporan semua anggotanya lengkap.

“PPP tidak ada masalah, kami lengkap laporannya,” kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar saat dihubungi, Kamis (12/5/2016) malam.

Hasrul menuturkan bahwa anggota fraksinya selalu menyelesaikan semua laporan pertanggungjawaban kunker. Laporan juga dilengkapi dengan foto-foto.

“Dokumentasi kunjungan semua selesai. Soalnya saya cerewet tentang itu,” ungkapnya.

Hanura: bukan fiktif, hanya belum melaporkan

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menampik adanya kunjungan kerja fiktif. Ia meyakini dugaan kerugian yang dilaporkan BPK tersebut hanya karena ada beberapa anggota DPR dari fraksinya yang belum menyerahkan laporan kunker tahun lalu.

“Memang ada beberapa orang yang belum lapor. Karena jika anggota DPR yang akan melakukan kunker pribadi, harus menyampaikan laporan lengkap kegiatan pada kunker sebelumnya. Jadi saya melihat tidak semua anggota DPR, telah memenuhi prosedur pelaporan dengan lengkap pada kunker sebelumnya,” ujar Dadang saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/5/2016).

Dadang pun mengimbau para staf anggota DPR untuk melakukan verifikasi laporan kunker dengan benar.

“Ada yang baru kunker 3 kali dan paling banyak itu 6 kali dalam setahun. Karena ini yang menjadi kelemahan, staf harus bisa melengkapi laporan kunker sebelumnya, seperti foto dokumen kegiatan dan laporannya harus lengkap,” jelasnya.

Pemeriksaan ini dilakukan Fraksi Hanura karena tidak mau benar-benar terjadi ada kerugian negara. Bila pelaporan kunker tidak lengkap, bisa saja anggota DPR itu jadi sulit ikut kegiatan berikutnya.

“Karena ini berpotensi menimbulkan kerugian negara, jadi kita akan periksa lagi siapa yang kunker tidak jelas itu, kan kalau mau mencairkan kunker selanjutnya harus melaporkan kunker sebelumnya. Kalau kunker pribadi tidak akan sampai segitu, misalnya maksimal enam kali dalam setahun di kali Rp 100 juta, hanya Rp 600 juta itu maksimal,” pungkas Dadang.

PKS: anggota kami clear!

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan tidak ada  anggota fraksinya yang terkait hal itu.

“Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK, saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota FPKS. Jadi FPKS clear!” kata Jazuli dalam keterangan tertulis dari Fraksi PKS, Jumat (13/5/2016).

Ada 40 anggota PKS di DPR periode ini. Menurut Jazuli, laporan kunker yang disampaikan anggotanya sudah sesuai prosedur.

Alhamdulillah, kami di FPKS sangat concern dengan laporan kunker anggotanya. Bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara nyata (real) memang anggota legislatif PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya,” ujarnya.

Surat resmi ke anggota F-PKS pun sudah diberikan ke setiap anggota sejak awal periode. Arahannya adalah agar laporan reses dibuat secara lengkap dan penyerahannya maksimal sepekan setelah reses selesai.

Nasdem: kami akan cek

Fraksi Nasdem mengaku masih akan mengecek temuan BPK tersebut. Nasdem berjanji akan ada perbaikan.

“Kami akan cek substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate melalui pesan singkat, Jumat (13/5/2016).

Johnny menuturkan bahwa selama ini anggota Fraksi Nasdem diminta menyertakan bukti dari kunjungan kerja mereka. Laporan harus dilengkapi foto hingga bukti peliputan media.

“Laporan disertai daftar hadir masyarakat, foto kegiatan dan substansi dialog dan aspirasi masyarakat juga disertai dengan copy berita,” jelasnya.

BPK: Kalau ada kerugian negara di kunker DPR harus dikembalikan

BPK menyebutkan audit itu belum final, sehingga belum bisa disebutkan ada tidaknya potensi kerugian negara. Dan Ketua BPK Harry Azhar Azis menambahkan jika ada potensi kerugian negara dalam audit laporan keuangan DPR tersebut, maka harus dikembalikan ke negara.

“Kan kalau betul ada kerugian negara harus dikembalikan kepada negara selama 60 hari sesuai undang-undang. Itu kalau ada kerugian negara, kalau nggak ada ya nggak apa-apa,” ucap Harry Azhar Azis kepada detikcom, Kamis (12/5/2016).

Harry mengingatakan jika ada kerugian negara namun tidak dikembalikan kepada negara, maka berpotensi menjadi masalah hukum yang bisa ditindaklanjuti.

“Kalau lewat 60 hari tidak ditindaklanjuti dan ada indikasi kerugian negara, maka bisa diproses oleh penegak hukum,” terang Harry.

“Nanti awal Juni baru kita serahkan di paripurna DPR (hasil audit BPK),” ucapnya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Wakil Ketua Fraksi DPR PDIP Hendrawan Supratikno yang menyebut bahwa potensi kerugian negara dalam kunker DPR tidak berakibat hukum, lantaran hanya soal memperbaiki laporan.

Sebelumnya Sekjen DPR Winantuningtyastiti, atau yang akrab disapa Win, juga menjelaskan, soal potensi kerugian negara yang disebut BPK, itu hanya terkait administrasi laporan kunker anggota DPR.

Banyak anggota DPR yang belum mengumpulkan laporan, sehingga muncul angka potensi kerugian itu. Namun, seiring dengan banyaknya anggota DPR yang melaporkan kunkernya, angka potensi kerugian negara itu makin kecil.

“Kita ngumpulin laporan-laporan anggota, supaya berkurang angka yang teman-teman rilis itu. Sudah banyak sekali anggota dewan yang melaporkan. Sebetulnya sebelum pemeriksaan BPK anggota dewan banyak yang nyerahin laporan,” ujar Win di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Win dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Win menerangkan pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut merupakan pemeriksaan rutin, dan hingga saat ini masih berlangsung.

“BPK itu lagi meriksa, belum selesai. Biasanya kan kalau pemeriksaan itu prosesnya pengumpulan data-data,” kata Win.

Sekretariat Jenderal DPR juga membuat klarifikasi soal dugaan kunker fiktif ini. Ada tiga poin pernyataan Setjen DPR. Berikut tiga poin pernyataan Setjen DPR:

KLARIFIKASI BERITA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPR RI

Menanggapi pemberitaan media terkait kegiatan kunjungan kerja anggota DPR RI dengan ini Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal DPR RI tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.

2. Apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya belum merupakan kerugian negara, namun lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK. Perlu ditegaskan di sini sesuai dengan Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya.

3. Saat ini Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan kunker tersebut kepada BPK. Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah.

Jakarta, 13 Mei 2016

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI

Drs. Suratna, Ms.i

Sementara itu KPK mengaku akan mempelajari temuan BPK terkait dugaan kunker fiktif anggota DPR tersebut. Temuan itu akan ditelaah terlebih dulu.

“KPK akan melihat hasil temuan itu dulu karena sejauh ini baru melihat dari pemberitaan saja,” ucap Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (12/5/2016).

Artikel Lain